Bersama para pemimpin lainnya, Tamsil telah berdiskusi dengan Presiden Prabowo untuk mencari titik temu dan kesepahaman dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan, terutama yang berkaitan dengan kedaerahan.
Kedua, membangun kolaborasi tanpa meninggalkan prinsip check and balances. Selain memberikan masukan kepada pemerintah, pengawasan terhadap kinerja pemerintah juga tetap harus berjalan.
Pembagian kekuasaan di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945 menganut prinsip division of power, di mana satu kekuasaan dapat dimiliki lebih dari dua lembaga tinggi negara.
Kekuasaan legislatif tidak hanya dipegang oleh DPR dan DPD, tetapi juga oleh presiden saat mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU).
“Ketiga, dengan mengoptimalkan segala potensi kewenangan DPD, khususnya fungsi pengawasan. DPD harus berperan besar dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah,” tambahnya.
Harapan Besar
Tamsil mengakui bahwa sejak awal menjadi senator di Senayan, ada harapan besar agar DPD menjadi lembaga yang lebih berdaya dalam fungsi dan kewenangannya sesuai mandat konstitusi.
Sejak awal menjabat, ia bersama koleganya terus berupaya menjadikan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang lebih kuat, bukan sekadar pelengkap.
Pada periode 2024–2029, program yang diperjuangkan tetap sejalan dengan periode sebelumnya. Banyak aspirasi daerah perlu diperjuangkan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti penguatan otonomi daerah akibat pelemahan kewenangan daerah pasca terbitnya UU Cipta Kerja.
Selain itu, moratorium daerah otonomi baru (DOB) masih diterapkan, membuat banyak proposal pemekaran daerah terbengkalai. Dialog dengan pemerintah pusat diperlukan untuk mencari solusi terbaik.
Upaya lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mendorong lebih banyak putra daerah mendapatkan beasiswa pendidikan agar mereka dapat menjadi pelopor kemajuan di daerahnya.
Percepatan kesejahteraan masyarakat daerah juga menjadi prioritas, terutama dengan mengoptimalkan pengawasan terhadap dana transfer ke daerah (TKD) agar penyalurannya tepat sasaran, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
Pengawasan sektor pelayanan publik juga terus diperkuat untuk memastikan masyarakat mendapat layanan berkualitas.
Perbedaan dengan DPR
Tamsil, yang telah tiga kali menjadi anggota DPR RI, mengamati adanya perbedaan mendasar antara kedua lembaga legislatif ini dalam hal fungsi, peran, dan tanggung jawab. Salah satunya adalah perbedaan signifikan terkait fungsi legislasi.
DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Selain mengusulkan dan membahas RUU, DPR juga berwenang mengesahkannya.
Bahkan, DPR memiliki hak veto yang dapat digunakan untuk membatalkan RUU yang telah dibahas bersama presiden jika tidak tercapai kesepakatan.
Sementara itu, DPD tidak memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang. DPD hanya berwenang untuk mengajukan dan membahas RUU.
Dalam pembahasan RUU secara tripartit antara DPR, DPD, dan presiden, DPD hanya dilibatkan pada pembahasan tingkat pertama.
“Dengan perbedaan yang cukup mendasar ini, diperlukan komunikasi yang intens dengan DPR untuk membangun hubungan yang setara dan seimbang,” jelasnya.
Menurut Tamsil, pembentukan DPD sejak awal bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi daerah sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat daerah nonpartai politik untuk memperjuangkan kepentingannya di tingkat nasional.
Dukung Asta Cita
Tamsil menyebutkan bahwa pemerintahan sebelumnya telah mencatat banyak kemajuan, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Contohnya, pembangunan jalan tol yang menghubungkan antarprovinsi telah memberikan dampak positif pada mobilitas ekonomi masyarakat.
Namun, dalam lima tahun terakhir masih ada kekurangan, khususnya dalam kebijakan terkait otonomi daerah. Hal ini perlu diperbaiki dan disempurnakan oleh pemerintahan baru.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, diharapkan pemerintah lebih memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama masyarakat daerah, dengan prioritas seperti peningkatan kesejahteraan, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih adil.
Dalam pertemuan dengan pimpinan DPD RI, Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama dalam memajukan bangsa. DPD RI yang memiliki basis konstituen di daerah dan kewenangan terkait isu-isu daerah menyambut baik ajakan tersebut dan siap bersinergi dengan pemerintah.
“Kami sejak awal ingin membangun hubungan konstruktif dengan Presiden agar dapat saling mendukung tanpa mengesampingkan check and balances,” ujarnya.
Sistem Bikameral
Dalam menjal fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi daerah selama lima tahun ke depan, Tamsil menyatakan bahwa tantangan utamanya adalah sistem ketatanegaraan Indonesia yang belum menganut sistem bikameral yang kuat.
Namun, kondisi ini justru menjadi motivasi untuk terus bekerja keras dan memaksimalkan peran yang ada. Terlebih lagi, Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo sepenuhnya mengusung semangat pembangunan berbasis daerah.
Ruang gerak DPD semakin terbuka, tinggal bagaimana para senator dapat mengelola peluang tersebut untuk berkontribusi nyata, bukan hanya terjebak pada fungsi administratif.
Secara ideal dan teoritis, arah yang diinginkan tentu adalah terwujudnya sistem bikameral yang kuat, sehingga mekanisme saling mengimbangi di parlemen dapat melibatkan DPD secara lebih signifikan.
Seb Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, prioritas utama difokuskan pada penguatan peran DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah, sambil memastikan dukungan penuh terhadap visi Asta Cita Presiden yang menjadi panduan pembangunan nasional.
Langsung Kelas Empat
Drs. H. Tamsil Linrung lahir dari seorang pendidik dan tumbuh di keluarga yang sepenuhnya mendedikasikan diri pada dunia pendidikan. Orang tuanya serta saudara-saudaranya semuanya berprofesi sebagai guru.
Sejak kecil, ia sudah terbiasa mendapatkan pendidikan langsung di rumah. Orang tua dan kakaknya bergantian mengajarinya, sementara buku-buku pelajaran yang dibawa pulang menjadi bacaan sehari-harinya.
Tak heran, sejak kecil ia sangat semangat untuk bersekolah. Saat pertama kali masuk Sekolah Dasar, ia langsung mengikuti program akselerasi dan ditempatkan di kelas empat.
Selain menjadi guru, ayahnya juga bekerja sebagai Juru Tulis di Kerajaan Segeri. Setiap akhir pekan, ia sering diajak ke kerajaan untuk membantu pekerjaan.
Dalam suatu kesempatan, Raja Segeri pernah berpesan kepada sang ayah untuk menjaga anak ini dengan baik karena yakin suatu saat ia akan menjadi seseorang yang penting di masa depan.
“Saya percaya, kesuksesan adalah hasil dari kerja keras yang terus-menerus dan sikap pantang menyerah,” ujarnya.
Siapkan Kader Muda
Di ranah politik, Tamsil bercita-cita melahirkan elite politik muda yang akan mengisi panggung perpolitikan. Untuk itu, ia fokus pada pembinaan generasi muda melalui dua inisiatif utama, yakni Sekolah Politik dan Sekolah Legislatif.
Kedua sekolah ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader baru yang siap menjadi aktivis politik dan berkontribusi pada dinamika politik Indonesia.
Sekolah Legislatif berorientasi pada persiapan aktor politik, sementara Sekolah Politik bertujuan untuk melembagakan tanggung jawab pendidikan politik kepada masyarakat.
Gerakan politik ini dirancang secara komprehensif dan simultan, tidak hanya mencetak kader, tetapi juga membangun basis yang kuat di masyarakat.
Hingga kini, ribuan alumni telah berhasil menduduki kursi di DPRD tingkat kabupaten/kota, provinsi, bahkan tingkat nasional. Meski dunia politik semakin pragmatis, masih ada anak muda yang terpilih tanpa harus mengandalkan biaya besar seperti yang selama ini sering dipersepsikan.
Yayasan Tali Foundation
Tamsil terus aktif mengembangkan jaringan sekolah untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Meski ada dampak bisnis, fokus utama sekolah-sekolah ini lebih ke aspek sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Yayasan Tali Foundation, yang namanya diambil dari singkatan Tamsil Linrung, didirikan dengan tujuan memastikan tidak ada anak muda yang putus sekolah karena masalah biaya. Yayasan ini berupaya mendekatkan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, seperti beasiswa, kepada mereka yang membutuhkan.
Keluarga Tamsil juga memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Meski belum ada yang mengikuti jejak Tamsil di dunia politik, mereka aktif berperan dalam mengelola sekolah-sekolah yang telah diinisiasi, dengan beberapa anggota keluarga terlibat langsung sebagai Direktur dan Manajer.
“Sebagian lainnya melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah yang sudah dibangun, bahkan ada yang melanjutkan studi hingga ke luar negeri,” tambahnya.
