Pada salah satu kunjungan di Kabupaten Karawang, Maret 2025, Dedi terlihat memungut sampah plastik di pinggir jalan sambil menegur warga yang membuang sampah sembarangan.
Aksi itu dinilai publik unik sekaligus kontroversial. Survei Indikator Politik Indonesia (Mei 2025) mencatat 94,7 persen warga Jawa Barat puas dengan kinerja 100 hari pertamanya.
Namun, sebagian pihak menilai langkah Dedi kerap terlalu simbolis dan bergantung pada aksi pribadi. Lulus S.H. dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman, Purwakarta, pada 1999, ia aktif di HMI yang membentuk pandangannya soal hukum dan keadilan sosial, berpadu dengan akar budaya Sunda yang kuat.
Dalam forum publik, ia sering mengutip konsep kabuyutan, nilai spiritual Sunda tentang harmoni manusia dengan alam dan sesama, serta prinsip silih asih, silih asah, silih asuh sebagai landasan etika pelayanan.
Lewat program lingkungan seperti “Jabar Nyaah ka Alam”, ia menekankan pentingnya memadukan pembangunan fisik dengan pemulihan lingkungan dan perilaku sosial warga.
Kariernya dimulai dari DPRD Purwakarta (1999–2003), lalu Wakil Bupati (2003–2008), Bupati dua periode (2008–2018), anggota DPR RI (2019–2023), Wakil Ketua Komisi IV, hingga terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025.
Selama memimpin Purwakarta, ia dikenal melalui program “Purwakarta Istimewa” yang memadukan modernisasi, kearifan lokal, dan karakter kemanusiaan,
dengan pembangunan infrastruktur hingga pelosok, reformasi kebersihan kota, mempercantik ruang publik bernuansa arsitektur Sunda, dan yang paling diingat: menanamkan pendidikan karakter berbasis nilai budaya.
Capaian Gubernur
Kini, menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meneruskan gaya kepemimpinan yang berlandaskan tiga nilai utama: budaya, spiritualitas, dan inovasi. Nilai-nilai ini menjadi dasar setiap kebijakan yang ia buat, mencakup bidang ekonomi, sosial, hingga lingkungan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan bukan sekadar urusan beton dan angka pertumbuhan, melainkan juga “pembentukan manusia Jawa Barat yang beradab, nyunda, dan nyantri.”
Salah satu wujudnya adalah peluncuran berbagai program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. “Jabar Nyunda” menjadi gerakan pelestarian bahasa dan seni Sunda di sekolah maupun ruang publik,
sementara “Jabar Resik” hadir sebagai kampanye kebersihan massal di desa dan kota yang melibatkan ASN, pelajar, dan relawan. Di sisi lain, digitalisasi pelayanan publik terus digenjot.
Untuk memperkuat ekonomi akar rumput, ia melanjutkan program Revitalisasi Ekonomi Desa dengan memperkuat BUMDes dan koperasi pangan, serta mendorong gerakan “Satu Desa, Satu Produk Unggulan” yang kini berjalan di lebih dari 4.000 desa.
“Kalau tiap desa punya produk unggulan, kemajuan tak perlu lagi menunggu datang dari kota,” ujarnya.
Memasuki Agustus 2025, perekonomian Jawa Barat terbilang stabil dengan tekanan harga yang terkendali. BPS Jawa Barat mencatat deflasi bulanan sebesar –0,19 persen, inflasi tahunan di angka 1,77 persen, dan Indeks Harga Konsumen (IHK) 108,79.
Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 115,61, turun tipis 0,53 persen dibanding Juli 2025 akibat penurunan harga jual hasil pertanian yang lebih besar daripada kenaikan biaya produksi.
Di bidang ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja naik 0,9 juta orang per Februari 2025 menjadi sekitar 24,99 juta, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 6,91 persen menjadi 6,74 persen, terutama didorong sektor industri, perdagangan, dan pertanian.
Dari sisi investasi, hingga Juli 2025 realisasi di Jawa Barat mencapai Rp72,5 triliun, tertinggi secara nasional dan melampaui DKI Jakarta yang mencatat Rp71,1 triliun.
Dari total tersebut, Rp43,7 triliun berasal dari PMDN dan sisanya dari PMA. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai capaian ini sebagai hasil reformasi perizinan dan iklim usaha yang kondusif.
Komunikasi Terbuka
Popularitas dan gaya kepemimpinan Dedi yang nyentrik sering memicu perdebatan. Sebagian menilai pendekatan simbolik dan budaya yang ia terapkan terlalu teatrikal, lebih condong ke pencitraan ketimbang efektivitas birokrasi.
Saat ia mengganti baliho politik dengan relief batu berisi petuah Sunda, misalnya, ada yang menganggapnya pemborosan. Gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos juga kerap menuai kontroversi, karena ia sering berbicara langsung tanpa basa-basi, bahkan kepada sesama pejabat atau lawan politik.
Salah satu isu yang mencuri perhatian adalah kebijakan jam malam bagi pelajar yang dimulai Mei 2025.
Gubernur Dedi menerbitkan Surat Edaran yang membatasi aktivitas siswa di luar rumah dari pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, kecuali untuk kegiatan sekolah resmi, acara keagamaan yang diketahui orang tua/wali, atau keadaan darurat.
Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat, lewat ketuanya Dwi Subianto, menolak tegas aturan ini, mempertanyakan nilai edukatifnya karena pelajar sudah sibuk sekolah dari pagi hingga sore.
Fortusis juga mengkritik rencana ekstrem seperti memasukkan pelajar bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pembinaan. Namun, pengamat pendidikan Prof. Cecep Darmawan justru mendukung kebijakan jam malam, melihatnya sebagai bagian dari pendidikan karakter.
Selain kebijakan pendidikan, gaya simbolik Dedi juga jadi sorotan, seperti mengubah beberapa nama institusi agar lebih “bernuansa kemanusiaan” atau memakai simbol budaya yang kuat — misalnya mengganti nama “RSUD Al Ihsan” menjadi “Welas Asih” yang dinilai sebagian pihak memperkuat nilai lokal, tapi juga memunculkan pertanyaan soal sensitivitas sosial dan religius.
Falsafah Budaya
Falsafah hidup dan pemikiran Dedi Mulyadi seperti anyaman antara akar budaya, etika kepemimpinan, dan kepekaan nurani. Ungkapan yang sering ia ulang adalah, “Budaya adalah rumah bagi peradaban.” Ia meyakini bangsa yang tercerabut dari budayanya akan kehilangan arah moral dan sosial.
Karena itu, kearifan Sunda selalu menjadi pijakan dalam berpikir dan bertindak. Dalam banyak pidato, ia mengutip pepatah, “Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak” — gunung jangan diruntuhkan, lembah jangan dirusak.
Pandangan ini berlanjut pada falsafah kepemimpinan: “Pemimpin itu bukan orang yang punya jabatan, tapi orang yang mau berjalan lebih dulu.” Ia menolak kepemimpinan yang hanya mengandalkan kekuasaan administratif, dan lebih menekankan laku serta keteladanan.
Bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia tetap turun ke desa, berdialog dengan warga, dan membantu masyarakat kecil tanpa pamrih.
Visi pembangunannya melampaui tren kota besar; ia percaya masa depan Indonesia ada di desa-desa yang berdaya, menolak dikotomi kota–desa, dan yakin kekuatan ekonomi nasional bermula dari tangan petani.
Landasan moralnya adalah keyakinan bahwa manusia harus jujur pada rasa. Dalam refleksi yang pernah viral, ia berkata, “Hidup itu bukan soal benar atau salah, tapi soal rasa. Kalau rasa kita hilang, manusia tinggal jasad.”
Baginya, rasa adalah sumber kebijaksanaan, dan keputusan politik yang baik lahir dari empati, bukan sekadar hitungan anggaran. Ia pun menggagas “pemerintahan berjiwa,” karena menilai Indonesia sedang krisis moral, bukan krisis sumber daya.
Pemerintah sibuk membangun infrastruktur, namun kerap lupa membangun manusianya. Dalam berbagai kesempatan, ia menyerukan pentingnya menghidupkan kembali jiwa bangsa melalui pendidikan budaya, kesadaran ekologis, dan pembentukan karakter publik.
***
