Saya akan terus bekerja untuk masyarakat, khususnya warga Kepulauan Riau. Usia bukanlah penghalang untuk terus berkontribusi. Selama masih memiliki kekuatan, saya akan terus berjuang,” tegasnya. Ismeth
Abdullah telah menetapkan beberapa agenda prioritas demi kemajuan Kepulauan Riau. Ia sangat fokus pada penguatan sektor maritim dan pariwisata, yang menjadi keunggulan utama provinsi ini.
Selain itu, ia berkomitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih merata, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih tertinggal.
Ia menegaskan bahwa di DPD RI, dirinya siap menjadi penghubung antara masyarakat dan pemangku kepentingan, serta mendorong pengawasan dan penataan agar pembangunan terasa merata.
UU Kepulauan
Ismeth Abdullah memilih bergabung dengan DPD RI karena menyadari adanya masalah serius dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kebijakan transfer ke daerah semakin kecil jumlahnya.
Selama lebih dari satu dekade, porsi transfer ke daerah dari total APBN hanya sekitar 25%. Hal ini mencerminkan kecenderungan pemerintah pusat untuk mengendalikan sumber daya manusia sekaligus anggaran, sehingga otonomi daerah berjalan setengah hati.
“Masalahnya bukan hanya soal transfer dana, tetapi juga pengendalian SDM dan institusi oleh pusat,” katanya.
Persoalan ini berkaitan erat dengan sistem politik nasional yang belum memberikan dukungan nyata bagi provinsi-provinsi kepulauan. Hingga kini, Undang-Undang Provinsi Kepulauan pun belum disahkan. Ia bahkan sempat mengkritik Bappenas yang menilai keberhasilan provinsi hanya berdasarkan panjang jalan.
Provinsi kepulauan seperti Kepri tidak bisa diukur hanya dengan panjang jalan atau tol. Pulau-pulau kecil membutuhkan sarana transportasi laut yang biayanya jauh lebih mahal.
Ismeth mencontohkan, ongkos satu bus berkapasitas 40 orang jauh lebih murah dibandingkan kapal feri dengan jumlah penumpang yang sama, di mana biayanya bisa lima hingga enam kali lipat lebih mahal.
Akses antarpulau juga sulit, seperti Batam–Tanjung Pinang 1,5 jam, Batam–Karimun 2 jam, Batam–Way Kambas 30 jam, dan Batam–Ratua 38 jam perjalanan laut.
Kondisi ini memengaruhi pelayanan publik. Ada kasus ibu melahirkan dengan posisi sungsang, namun keterbatasan fasilitas rumah sakit membuat penanganan darurat sulit dilakukan karena jumlah dokter tidak mencukupi dan akses rujukan memakan waktu lama.
Kebakaran di pulau juga sulit dipadamkan karena tidak adanya lapangan terbang untuk pesawat pemadam.
Ia menekankan pentingnya undang-undang khusus yang memungkinkan pemerintah membangun daerah kepulauan, terutama yang berada di wilayah perbatasan. Di Kepulauan Riau, misalnya, terdapat sekitar 2.500 pulau yang berbatasan langsung dengan Vietnam dan Laut Cina Selatan.
Bahkan, dalam buku pelajaran di Tiongkok, Natuna masih dianggap bagian dari wilayah mereka. Karena itu, diperlukan perlindungan melalui Undang-Undang Kepulauan,” tegasnya.
Krisis Listrik
Untuk mewujudkan agenda pembangunan Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah rutin melakukan kunjungan reses ke berbagai daerah untuk mendengar langsung permasalahan yang terjadi serta memahami kebutuhan dan usulan warga.
Dari kunjungan tersebut, ia menerima banyak keluhan terkait pemadaman listrik yang masih sering terjadi di berbagai wilayah.
Ismeth Abdullah terus berupaya mencari solusi atas masalah kelistrikan yang dikeluhkan warga. Menurutnya, masyarakat tidak ingin pemadaman listrik terus berlangsung dan menolak kenaikan tarif baru yang semakin membebani mereka.
Sejak 1 Juli 2025, PT PLN Batam memberlakukan penyesuaian tarif listrik sebesar 1,43% untuk golongan tertentu.
“Hingga saat ini, kami sedang mengumpulkan pengaduan-pengaduan dari masyarakat,” ujarnya.
Di tengah krisis listrik, Kepulauan Riau sebenarnya memiliki potensi besar dalam energi terbarukan. Dengan lebih dari 2.500 pulau, sebagian besar wilayah sangat cocok untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan, Pemerintah Singapura berencana mengimpor listrik tenaga surya dari Indonesia.
Letak Kepulauan Riau yang strategis dan dekat dengan Singapura menjadikannya kandidat utama dalam proyek energi terbarukan lintas negara ini.
Ismeth Abdullah menyampaikan antusiasme warga terkait kabar tersebut, terutama setelah diketahui bahwa 30% dari hasil produksi PLTS akan digunakan untuk kebutuhan lokal.
“Ini bisa menjadi solusi nyata atas kekurangan listrik yang selama ini mereka hadapi,” katanya.
Pembangunan Batam
Kepulauan Riau memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama Batam yang memiliki posisi strategis sebagai pusat industri dan investasi.
Menurut Ismeth Abdullah, Batam perlu terus memperbaiki diri untuk meningkatkan daya saingnya sebagai kawasan ekonomi unggulan.
Upaya ini meliputi perbaikan infrastruktur, peningkatan investasi, dan pembenahan tata kelola agar pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara cepat dan berkelanjutan.
Salah satu perhatian utama adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Proyek ini dianggap sebagai strategi penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kepulauan Riau sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.
“Kepulauan Riau punya potensi besar, tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Saya akan terus berjuang agar Kepulauan Riau tidak tertinggal dalam pembangunan nasional,” tegasnya.
Gubernur Pertama Kepri
Ismeth Abdullah tercatat sebagai Gubernur pertama Provinsi Kepulauan Riau setelah dimekarkan dari Provinsi Riau pada 2004. Pada masa Presiden Megawati, ia ditunjuk sebagai Gubernur Kepulauan Riau untuk periode 2004–2005 dan kembali terpilih untuk masa jabatan 2005–2010.
Selama kepemimpinannya, ia berhasil mendorong perkembangan infrastruktur dan investasi di Kepulauan Riau, termasuk pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) sebagai kawasan ekonomi yang menarik bagi investor domestik maupun internasional.
Visinya selalu berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sebelum menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah dikenal sebagai tokoh utama dalam pengembangan kawasan industri Batam, yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi strategis di Kepulauan Riau.
Pada 1998, ia ditunjuk sebagai Ketua Otorita Batam. Di bawah kepemimpinannya, Batam berhasil menarik lebih dari 400 Penanam Modal Asing (PMA) dengan total investasi mencapai USD 1,4 miliar.
Jumlah perusahaan asing pun meningkat dua kali lipat, dari 300 menjadi 700 dalam lima tahun, tepat ketika Indonesia tengah pulih dari krisis ekonomi.
Awal Karier
Semasa kuliah, Ismeth Abdullah aktif sebagai Staf Peneliti LPEMFEUI (1971–1973), juga terlibat di HMI dan KAMI.
Setelah lulus, ia memulai karier sebagai manajer proyek di PT Bank Private Development Finance Company of Indonesia Tbk (Bank PDFCI), sebuah lembaga keuangan yang merupakan anak perusahaan Bank Indonesia dan Bank Dunia.
Sekembalinya ke Indonesia, ia bergabung dengan Bank Bukopin dan menjabat sebagai Direktur Pemasaran (Juli 1985–Juli 1989). Setelah itu, ia bergabung dengan Dewan Penunjang Ekspor dan menjadi Pimpinan Harian/Chief Executive (Oktober 1989–Juli 1998).
Lembaga ini, hasil kerja sama Bank Dunia dan Kementerian Perdagangan, bertujuan membantu peningkatan mutu produk agar dapat diekspor. Selain itu, lembaga ini juga memberikan dukungan teknis, pemasaran, serta tenaga ahli bagi UKM yang berorientasi ekspor.
Selama kepemimpinannya, lebih dari 1.000 UKM mendapat manfaat dari program tersebut.
Saat BJ Habibie menjabat Presiden, Ismeth Abdullah ditunjuk sebagai Ketua Otorita Batam. Namun, keberangkatannya sempat tertunda tiga hari karena ia ingin inkognito selama dua sampai tiga hari untuk menyusun konsep strategi pembangunan.
“Pembangunan Batam tidak hanya tentang kawasan industri dan investasi asing yang masuk, tetapi juga harus memperhatikan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
