Prevalensi stunting nasional di Indonesia mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angkanya turun menjadi 19,8% pada 2024 dari 21,5% di 2023.
Artinya, sekitar 4,4 juta balita mengalami stunting, dengan penurunan sekitar 1,7% dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun ke 14,2% pada 2029 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Namun, penyebaran kasus stunting masih menunjukkan ketimpangan wilayah. Nusa Tenggara Timur mencatat prevalensi 34,6%, salah satu yang tertinggi di Indonesia, disusul Sulawesi Barat dengan 30,5%.
Sementara itu, DKI Jakarta berada di angka 16,5%—lebih rendah dibanding provinsi lain, tapi belum mencapai target nasional 14% pada 2024. Tingginya angka di wilayah timur mencerminkan akses pangan bergizi dan pola makan seimbang yang belum merata, berdampak jangka panjang terhadap kualitas SDM, produktivitas nasional, serta beban kesehatan di masa depan.
Gizi Sejak Dini
Penelitian ilmiah semakin menegaskan pentingnya perbaikan gizi sejak dini. Periode emas 1.000 hari kehidupan adalah fase krusial yang menentukan perkembangan otak dan masa depan anak.
Studi di The Lancet menunjukkan kekurangan gizi kronis bisa menyebabkan perubahan permanen pada struktur otak dan menurunkan IQ. Bank Dunia memperkirakan dampak kumulatif kekurangan gizi dapat mengurangi potensi ekonomi negara hingga 2–3 persen dari PDB tahunan.
Fakta ini membuktikan bahwa perbaikan gizi bukan sekadar intervensi kesehatan, tetapi strategi pembangunan jangka panjang. Gizi seimbang sejak usia dini penting untuk pertumbuhan optimal, daya tahan tubuh, serta kemampuan fisik dan kognitif.
Anak dengan asupan gizi baik berpeluang lebih besar berprestasi di sekolah dan menjadi tenaga kerja produktif. Di sinilah peran protein hewani, seperti telur, ikan, dan daging,
sangat penting karena mengandung asam amino esensial dan mikronutrien seperti zat besi dan vitamin B12 yang berperan langsung dalam pembentukan sel saraf dan neurotransmiter.
Kekurangan zat ini bisa menghambat kemampuan kognitif secara permanen. Karena itu, pemenuhan gizi merata melalui makanan bergizi, edukasi gizi, dan distribusi adil adalah investasi strategis bagi ketahanan kesehatan nasional.
Dalam merespons kompleksitas masalah gizi dan ketimpangan akses pangan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan strategis nasional.
Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi kelompok rentan, terutama anak-anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA/ pesantren, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Tujuannya adalah menjamin akses gizi dasar yang setara, mencegah dan menurunkan angka malnutrisi serta stunting, serta memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui perbaikan status gizi masyarakat secara sistemik.
Program Prioritas
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN). Perpres ini menempatkan BGN sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk merancang, mengoordinasikan, dan mengawasi kebijakan pemenuhan gizi nasional.
Dengan begitu, isu gizi menjadi agenda negara, bukan sekadar urusan rumah tangga. Sejak awal 2025, MBG ditetapkan sebagai program prioritas dengan mandat operasional yang bersandar pada kewenangan BGN untuk menetapkan pedoman teknis, standar gizi, serta sistem pemantauan dan evaluasi.
Tata kelola MBG menggabungkan peran pusat dan daerah secara terstruktur: BGN menetapkan standar nasional, sementara pelaksanaan dijalankan oleh unit layanan di daerah seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapur sekolah, dapur komunitas, atau dapur sentral di bawah pemerintah daerah.
Pemerintah juga membuka kemitraan dengan UMKM, koperasi, dan penyedia swasta untuk memperkuat rantai pasok lokal, memastikan suplai makanan bergizi tetap stabil, menjangkau wilayah luas, dan menggerakkan ekonomi lokal. Dari sisi pendanaan,
MBG termasuk program nasional terbesar pada 2025 dengan alokasi awal sekitar Rp71 triliun, meski proyeksi kebutuhan untuk cakupan penuh lebih tinggi. Data terakhir menunjukkan 47,2 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta, dengan lebih dari 5.800 SPPG beroperasi di seluruh Indonesia.
Sekitar 65 persen unit berada di Jawa dan Sumatera, sedangkan wilayah Timur masih menghadapi tantangan geografis dan logistik. BGN juga menetapkan aturan teknis untuk verifikasi penerima dan standar porsi makanan minimal sepertiga Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian,
Sanitasi dapur dan registrasi mitra penyedia menjadi bagian penting, dengan menu harian disusun penanggung jawab gizi daerah yang menekankan bahan segar lokal dan protein hewani seperti telur, ikan, dan ayam.
Pelibatan UMKM membantu mempersingkat rantai pasok dan menjaga keberlanjutan suplai. Pelaksanaan harian MBG mengusung prinsip “freshly cooked”, yaitu makanan dimasak di SPPG terdekat dan langsung dibagikan melalui sekolah, posyandu, atau fasilitas kesehatan sesuai kelompok sasaran.
Setiap daerah punya model berbeda: Gunungkidul mengintegrasikan SPPG sekolah dengan koperasi wanita dan PKK desa; Surabaya memakai dapur sentral berkapasitas besar milik pemerintah kota; sementara Nduga (Papua Pegunungan) menghadapi biaya logistik tinggi,
akses terbatas, dan harus menyesuaikan menu karena ketersediaan bahan yang fluktuatif. Evaluasi awal menunjukkan capaian dan tantangan: uji coba mencatat kenaikan kehadiran siswa sekitar 10 persen,
dan BGN melaporkan 290.000 lapangan kerja baru pada 2025, mayoritas perempuan sebagai juru masak dan pengelola layanan. Namun, tantangan tetap ada seperti biaya per porsi Rp 15.000–17.000 yang kurang memadai di daerah mahal,
standar sanitasi dapur yang belum merata, pelatihan keamanan pangan terbatas, serta insiden keracunan yang menandakan perlunya pengawasan mutu lebih ketat.
Temuan ini menegaskan bahwa program sebesar MBG butuh penguatan sistemik pada kapasitas daerah, stabilitas rantai pasok, dan standar keamanan pangan yang konsisten demi dampak jangka panjang bagi perbaikan gizi nasional.
Ketahanan Kesehatan
Program MBG diposisikan sebagai instrumen ketahanan kesehatan nasional untuk mengatasi tiga masalah gizi utama di Indonesia: stunting, malnutrisi umum, dan defisiensi mikronutrien. Dengan target lebih dari 47 juta penerima manfaat pada 2025, MBG menjadi intervensi gizi terbesar berskala nasional.
Standar minimum menu—setidaknya sepertiga kebutuhan gizi harian—dan mekanisme konsumsi langsung (fresh consumption) membuatnya lebih efektif dibanding bantuan pangan yang tidak siap konsumsi.
Sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting, MBG melengkapi program yang sudah ada seperti Tablet Tambah Darah (TTD), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita, dan fortifikasi pangan.
Penelitian global menunjukkan bahwa asupan protein hewani harian adalah faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan linier anak.
Standar menu MBG yang mewajibkan satu sumber protein hewani per porsi (telur, ayam, atau ikan) dirancang untuk menutup kesenjangan tersebut, terutama bagi anak sekolah di wilayah dengan konsumsi protein rendah.
MBG juga berkontribusi signifikan terhadap perbaikan status gizi mikro, mengingat defisiensi zat besi, seng, folat, dan vitamin A masih sering ditemukan, khususnya pada remaja putri dan ibu hamil.
Dengan mengintegrasikan makanan kaya mikronutrien seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan, dan telur, MBG membantu meningkatkan asupan harian kelompok sasaran. Di daerah berisiko tinggi anemia, pedoman BGN mewajibkan penggunaan beras fortifikasi.
Dengan prevalensi anemia pada remaja putri sekitar 30–32 persen, intervensi ini bertujuan mengurangi risiko defisiensi yang memengaruhi perkembangan kognitif dan kesehatan reproduksi.
Dampak jangka panjang MBG berkaitan erat dengan kualitas tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak sekolah. Berbagai studi internasional di negara dengan program makan sekolah seperti Jepang, Korea Selatan, Brasil, dan India menunjukkan peningkatan kehadiran, fokus belajar, dan prestasi akademik.
Dengan jumlah anak sekolah di Indonesia lebih dari 50 juta jiwa, peningkatan kualitas gizi harian melalui MBG dapat menjadi landasan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam 20–30 tahun ke depan.
Intervensi gizi sejak dini juga berkontribusi pada pengurangan beban biaya kesehatan nasional. Anak dengan gizi baik memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes dan hipertensi saat dewasa, yang kini menyumbang hampir 70 persen beban penyakit nasional.
Perhitungan kebijakan menunjukkan setiap Rp 1 investasi pada intervensi gizi dapat menghasilkan manfaat ekonomi berlipat melalui peningkatan produktivitas dan penurunan kebutuhan layanan kesehatan kuratif.
Salah satu kontribusi strategis MBG adalah mengurangi kesenjangan akses pangan bergizi antarkelompok sosial-ekonomi. Sebelum MBG diterapkan, konsumsi protein hewani anak di kelompok termiskin hanya sekitar 30–35 persen dari kelompok terkaya.
MBG menyediakan porsi standar yang sama bagi semua penerima manfaat —dari kota besar seperti Surabaya hingga wilayah 3T seperti Nduga— sehingga membantu mengurangi disparitas gizi lintas daerah.
Selain itu, keterlibatan SPPG, UMKM pangan, petani dan nelayan membentuk rantai pasok pangan bergizi yng lebih stabil, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga.
MBG Program Strategis Didukung Banyak Pihak
Pemerintah menunjukkan dukungan penuh terhadap MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait. Program ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat penurunan stunting dan memperkuat fondasi pembangunan Sumber Daya Manusia.
Pemerintah menekankan bahwa MBG adalah investasi jangka panjang negara untuk memenuhi hak dasar gizi anak. Optimisme ini didukung capaian distribusi yang telah menjangkau 47,2 juta penerima manfaat per Desember 2025, menunjukkan kemampuan birokrasi mempercepat program berskala besar dalam waktu singkat.
Dukungan juga datang dari berbagai organisasi kesehatan yang melihat MBG sebagai intervensi gizi berbasis suplai untuk mengatasi malnutrisi kronis dan kelaparan tersembunyi.
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyoroti pentingnya pasokan protein hewani harian demi perkembangan kognitif dan fisik anak. Skala program yang bisa menjangkau 82,9 juta penerima dianggap sebagai momentum besar untuk menarik kolaborasi teknis global dan memperkuat ekosistem penanganan gizi nasional.
Dari sisi ekonomi, MBG dipandang sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus kebijakan gizi, menciptakan sekitar 290.000 lapangan kerja baru di sektor operasional SPPG serta melibatkan lebih dari satu juta petani, nelayan, dan UMKM dalam rantai pasok.
Hal ini meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi kerakyatan, sejalan dengan pengentasan kemiskinan berbasis sektor pangan lokal. Meski begitu, ada catatan terkait keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Ekonom dan lembaga seperti CELIOS menyoroti besarnya proyeksi anggaran MBG yang memicu pertanyaan tentang kemampuan APBN mempertahankan skala program tanpa mengorbankan belanja publik lain seperti kesehatan, pendidikan, atau perlindungan sosial.
Efektivitas sasaran turut menjadi perdebatan oleh sejumlah akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM. Mereka menilai sasarannya kurang presisi.
Misalnya Dr. Rimawan Pradiptyo, M.Sc., yang berpendapat bahwa program yang menjangkau –siswa PAUD hingga SMA– dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip prioritas gizi, mengingat intervensi paling dibutuhkan terjadi pada kelompok balita dan ibu hamil di wilayah miskin.
Ia mengajak pemerintah mempertimbangkan penajaman sasaran agar anggaran besar, benar-benar menjawab akar masalah stunting yang terletak pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.
Celah tata kelola dan risiko korupsi juga menjadi sorotan. Besarnya nilai pengadaan makanan membuka peluang terjadinya mark-up, kolusi dalam tender, maupun kebocoran anggaran.
Lembaga antikorupsi mendorong transparansi penuh dalam penetapan harga per porsi, penelusuran dana dari pusat hingga SPPG, serta penerapan e-procurement untuk meminimalkan kontak langsung dan mengurangi potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.
Perlu Perbaikan
Kritik keras terhadap Program MBG bermunculan terkait kualitas dan keamanan pangan, terutama setelah lonjakan kasus keracunan di berbagai daerah dalam dua bulan terakhir. Insiden yang melibatkan ribuan anak ini menyoroti celah dalam standar operasional dan kontrol higienitas dapur komunitas.
Data BGN yang mencatat puluhan kejadian menunjukkan bahwa kecepatan ekspansi program belum diimbangi kesiapan teknis dan pengawasan sanitasi yang memadai di SPPG.
Pengamat kebijakan publik dan akademisi mempertanyakan tata kelola BGN, menilai respons terhadap insiden keracunan terlalu lambat dan tidak sistematis.
Dr. Agus Pambagio, seperti dikutip Media Indonesia, menyebut maraknya keracunan menandakan kelemahan mendasar dalam sistem quality control dan tracing logistik makanan, yang seharusnya menjadi syarat utama bagi program sebesar MBG.
Mereka menegaskan agenda penurunan stunting tidak boleh mengorbankan keselamatan anak. Pemerintah dan DPR menanggapi kritik dengan menekankan perlunya perbaikan menyeluruh tanpa menghentikan program.
BGN pun menerbitkan SOP baru dengan standar lebih ketat, seperti kewajiban sterilisasi alat masak, penggunaan rapid test pada bahan baku, dan penandaan batas waktu konsumsi yang lebih jelas. Paket korektif ini bertujuan memastikan kualitas distribusi setara pentingnya dengan cakupan penerima manfaat.
Anggota DPR Komisi IX, Nurhadi, menilai insiden ini sebagai “alarm keras” bagi semua pihak, khususnya BGN dan instansi terkait. karena program MBG bertujuan meningkatkan gizi anakanak sekolah dan menekan angka stunting.
Nurhadi mendorong adanya audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higenis dan sanitasi pangan. Dia juga menekankan pentingnya pengawasan berkala dan pelatihan bagi penyedia makanan di sekolahsekolah.
Realisasi Anggaran
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa alokasi dana awal yang diterima BGN dari APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Ia menegaskan, meski penyerapan di awal tahun berjalan lambat,
realisasi anggaran menunjukkan tren positif seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Menjelang akhir tahun, BGN mengembalikan Rp70 triliun dari program MBG karena tidak terserap hingga akhir 2025.
Dana ini berasal dari total alokasi awal Rp71 triliun ditambah dana standby Rp100 triliun, dan pengembaliannya dilakukan demi transparansi serta efisiensi pelaksanaan program.
Terkait isu kualitas makanan dan pencegahan kasus keracunan di beberapa daerah, Dadan menegaskan komitmen BGN menjaga mutu gizi dan keamanan pangan dengan mewajibkan setiap dapur umum MBG (SPPG) didampingi tenaga ahli gizi.
Mengingat keterbatasan Sarjana Gizi murni, kualifikasi diperluas mencakup lulusan Kesehatan Masyarakat, Teknologi Pangan, Pengolahan Makanan, dan Keamanan Pangan agar pengawasan produksi makanan lebih holistik dan berkelanjutan.
Menanggapi desakan penghentian program pasca-insiden keracunan, Dadan menegaskan MBG tetap berjalan sesuai arahan Presiden sebagai program strategis vital, meski pelanggaran SOP tidak ditoleransi.
SPPG yang terbukti menjadi sumber masalah diberi sanksi penghentian sementara. Dengan durasi program yang panjang dan penggunaan dana negara yang besar, Dadan sepenuhnya mendukung inisiatif untuk membentuk Undang-Undang MBG.
Menurutnya, dasar hukum yang kuat sangat diperlukan sebagai payung hukum yang permanen, sehingga program ini tidak mudah terpengaruh oleh perubahan kebijakan atau kepemimpinan politik di masa depan.
Undang- Undang ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan pendanaan, pengawasan, serta akuntabilitas program untuk puluhan tahun mendatang.
Dalam perkembangan terbaru mengenai penerima manfaat, Dadan Hindayana mengumumkan perluasan signifikan dalam cakupan program. MBG tidak
hanya berfokus pada siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga akan mencakup kelompok yang sangat rentan yang belum terjamah program
gizi spesifik.
Kelompok baru yang menjadi target adalah anak jalanan (anak usia sekolah yang putus sekolah) dan lanjut usia (lansia) dari keluarga miskin dan rentan miskin. BGN berupaya menjangkau spektrum masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Tantangan Pelaksanaan
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Program MBG adalah kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat dan kemampuan pelaksanaan di daerah.
Meski pemerintah pusat sudah menetapkan instruksi dan standar teknis, tidak semua provinsi, kabupaten, atau kota memiliki kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang setara.
Akibatnya, kualitas layanan berbeda antarwilayah, terutama antara daerah maju dan wilayah 3T yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar program. Hambatan lain adalah kinerja logistik dan infrastruktur yang memengaruhi kualitas menu bergizi.
Penyediaan bahan pangan segar memerlukan rantai pasok yang kuat, sedangkan banyak daerah terpencil terkendala akses transportasi, kondisi geografis sulit, dan biaya distribusi tinggi.
Penyimpanan bahan makanan juga belum optimal di banyak SPPG karena keterbatasan fasilitas cold chain dan akses air bersih yang tidak merata, sehingga sanitasi sering tidak konsisten.
Kontrol mutu dan keamanan pangan pun masih menjadi risiko besar, mengingat skala penyediaan yang luas dan bervariasi. Kasus keracunan di tahap awal menunjukkan standar higienitas dan keamanan pangan belum tercapai merata.
Pengawasan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga waktu konsumsi masih butuh penguatan agar program tidak menimbulkan dampak negatif.
Tantangan lain adalah keberlanjutan anggaran, karena kebutuhan dana yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun menimbulkan kekhawatiran akan kemampuan fiskal pemerintah menjaga cakupan universal jangka panjang, apalagi jika terjadi perlambatan ekonomi atau penyesuaian fiskal.
Keberhasilan MBG sangat bergantung pada komitmen politik lintas pemerintahan, sehingga perubahan prioritas kebijakan atau tekanan anggaran berpotensi menggangg kesinambungan program.
Selain tantangan teknis, risiko sosial juga perlu diantisipasi. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pangan dapat meningkat apabila program tidak diimbangi dengan edukasi gizi yang memadai.
Pola makan anak sekolah mungkin terpengaruh secara sepihak oleh menu MBG tanpa pemahaman gizi yang lebih luas di tingkat rumah tangga.
MBG Harus Sejalan Dengan Edukasi Gizi
Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, program MBG membutuhkan penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang menyeluruh. Pemerintah perlu menerapkan survei status gizi berkala, audit kualitas menu harian, serta pemantauan indikator kesehatan secara longitudinal agar dampak program dapat diukur secara objektif.
Data berbasis bukti menjadi fondasi penting untuk menyesuaikan kebijakan dan memastikan anggaran tepat sasaran. Pelibatan komunitas lokal dan organisasi masyarakat adalah langkah strategis untuk memastikan distribusi yang adil, transparan, dan partisipatif.
Keterlibatan sekolah, tokoh masyarakat, UMKM, hingga kelompok perempuan dapat memperkuat akuntabilitas dan mengurangi risiko penyimpangan. Model kolaboratif ini juga mendukung pengawasan harian terhadap penyedia makanan dan pelaksanaan standar higienitas di lapangan.
Program MBG perlu berjalan seiring edukasi gizi yang menyeluruh. Penyuluhan kepada siswa, orang tua, dan komunitas tentang pola makan sehat dapat mendorong perubahan perilaku berkelanjutan sehingga manfaat program tak hanya berhenti pada konsumsi harian,
tapi juga membentuk kebiasaan makan baik jangka panjang. Integrasi materi edukasi gizi dengan kurikulum sekolah bisa menjadi cara efektif. Transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat lewat publikasi data penerima manfaat, laporan anggaran, daftar pemasok, dan alur distribusi secara rutin.
Pemanfaatan sistem digital untuk memantau pengadaan, logistik, dan pencatatan distribusi bisa menekan potensi korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik.
Transparansi ini juga penting untuk mendorong partisipasi pengawasan masyarakat. Untuk keberlanjutan jangka panjang, MBG perlu strategi adaptif sesuai karakteristik daerah.
Kerja sama dengan UMKM dan sektor swasta dapat membantu diversifikasi menu bergizi berbasis pangan lokal sekaligus memperluas manfaat ekonomi.
Integrasi MBG dengan program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial lainnya diperlukan agar intervensi gizi lebih komprehensif dan tidak berjalan sendiri. Langkah-langkah ini akan memastikan program tidak hanya luas cakupannya, tapi juga kuat dalam kualitas dan ketahanan jangka panjang.
