Program MBG dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu, sekaligus menekan angka stunting dan malnutrisi di Indonesia.
Program ini sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas, yaitu generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.
“Ini merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan generasi sehat Indonesia,” ujarnya.
Untuk menjalankan program ini, pemerintah berupaya membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap wilayah agar manfaatnya merata.
Selain itu, program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberdayakan warga sekitar sebagai tenaga kerja. Ia memastikan masyarakat akan merasakan manfaatnya secara bertahap, sehingga dukungan penuh dari masyarakat sangat diharapkan demi menciptakan generasi masa depan yang sehat dan kuat.
“Kami meminta dukungan masyarakat agar program ini berjalan lancar dan memberi dampak besar bagi Indonesia,” katanya.
Ekosistem Gizi
Ia meyakini MBG adalah terobosan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas gizi. Program makan siang dan susu gratis ini sudah berjalan sejak Januari 2025 dan menjangkau jutaan penerima manfaat, mulai dari anak usia dini, pelajar SD hingga SMK, santri, sampai ibu hamil.
MBG menjadi langkah konkret menekan angka stunting dan malnutrisi di berbagai daerah. Berdasarkan data BPS dan Survei Kesehatan Indonesia 2023, angka stunting nasional masih cukup mengkhawatirkan.
Program ini bukan sekadar memberi makan gratis, tetapi membangun ekosistem gizi berkelanjutan. “Ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan produktif,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, daerah, swasta, sekolah, hingga masyarakat adalah kunci keberhasilan MBG. Sinergi berbagai pihak memastikan distribusi makanan lancar, aman, dan sesuai standar gizi.
Partisipasi aktif masyarakat, termasuk sekolah, tenaga kesehatan, dan tokoh lokal, diharapkan memperkuat sistem pengawasan pangan yang partisipatif.
Masyarakat juga diberi ruang untuk berkontribusi melalui kemitraan dalam pelaksanaan SPPG. Gizi seimbang adalah hak setiap warga negara, dan MBG menjadi bukti keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil, terutama anak-anak dan ibu hamil yang rentan kekurangan gizi.
Ini bukan hanya kebijakan formal, tapi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Sejak diluncurkan, program ini telah menyentuh jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. mulai dari anak usia dini, pelajar SD hingga SMK, santri, hingga ibu hamil.
Tetapi itu bukan ukuran keberhasilan. Karena sejatinya tujuan yang utama adalah meningkatkan kesadaran terhadap pola makan bergizi seimbang.
“Generasi sehat dimulai dari meja makan. Ketika anak-anak kita mendapatkan asupan bergizi sejak dini, kita sedang menyiapkan masa depan bangsa yang kuat dan berdaya saing,” lanjutnya.
Keberpihakan Negara
Di tengah ketimpangan sosial yang kian melebar dan krisis gizi yang diam-diam menjadi luka struktural bangsa, ia melihat anggaran besar untuk program MBG sebagai wujud keberpihakan negara pada generasi yang belum bisa bersuara.
Ia sepenuhnya mendukung langkah ambisius itu sebagai perlawanan terhadap stunting dan kebodohan yang diwariskan oleh sistem yang abai pada akar masalah.
Bagi Ranny, di tengah narasi pembangunan yang sering sibuk pada infrastruktur fisik dan megaproyek, MBG hadir bak oasis kecil yang bukan hanya mengenyangkan, tapi juga memberi makna pada kebijakan publik.
Bangsa besar, baginya, dibangun bukan semata dari jalan tol atau menara beton, melainkan dari kualitas manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya sejak dini.
Anggaran triliunan rupiah hanyalah hitungan teknokratik di ruang rapat, tapi bagi anak-anak pelosok yang bertahan hidup dengan nasi putih dan garam, angka itu adalah harapan yang berubah jadi roti, bahkan pintu menuju masa depan yang tak ditentukan latar belakang ekonomi.
“Program MBG adalah wujud nyata keadilan distributif—gagasan Aristotelian tentang bagaimana negara hadir mengintervensi ketimpangan alami akibat struktur sosial,” ujarnya.
Dalam konteks Indonesia, ketimpangan akses gizi dan pendidikan adalah warisan kolonial yang belum tuntas diatasi. MBG bukan sekadar solusi teknis, melainkan rekonsiliasi sejarah antara negara dan rakyat.
Dari sisi sejarah, perjuangan melawan kelaparan bukan hal baru. Konstitusi 1945 pasal 28B ayat (2) menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.
Namun, selama puluhan tahun, jargon itu lebih sering jadi mantera politik daripada komitmen moral. “MBG adalah percobaan baru membumikan konstitusi ke meja makan anak-anak. Itu tekadnya Presiden Prabowo Subianto mengamalkan secara utuh UUD 1945,” katanya”
Pondasi Peradaban
Ia merasa prihatin melihat data Badan Gizi Nasional yang menunjukkan sekitar 21,6% anak Indonesia masih mengalami stunting pada 2024. Bagi dia, ini bukan sekadar angka kesehatan, tapi potret masa depan yang terancam gagal tumbuh.
Anak yang stunting tak hanya terganggu secara fisik, tetapi juga kognitif, sehingga bangsa kehilangan potensi kecerdasan kolektifnya secara sistematis. Kecerdasan bukan hanya soal IQ, tapi juga kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kreatif.
“MBG bukan sekadar memberi makan, tapi membangun fondasi agar anak-anak mampu membaca dunia, memahami relasi sosial, dan kelak menjadi individu yang otonom menentukan masa depan bangsanya,” ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa idealisme harus berjalan berdampingan dengan ketelitian dalam implementasi kebijakan. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran harus diutamakan, karena setiap rupiah adalah amanah publik.
Di tengah realitas birokrasi Indonesia, niat baik sering disalahgunakan atau hilang karena ego sektoral. Sebagai anggota DPR RI Komisi IX, ia berkomitmen mengawal agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pemerintah tidak boleh bekerja sendiri, DPR hadir memastikan anggaran gizi benar-benar dimanfaatkan untuk rakyat, bukan hanya tertulis di atas kertas.
Baginya, kualitas gizi masyarakat adalah pondasi peradaban. “Tanpa gizi yang baik, tak akan lahir generasi sehat, produktif, dan berdaya saing. Seperti bangunan megah tanpa fondasi, bangsa bisa runtuh perlahan dalam diam,” tutupnya.
Perlindungan Kesehatan
Persoalan kesehatan jadi perhatian utamanya. Indonesia sudah lama berjanji bahwa kesehatan adalah hak, bukan kemewahan. Tapi rakyat kecil masih harus berjuang menghadapi mahalnya harga obat, antrean panjang, dan sistem yang lebih sibuk mengurus birokrasi ketimbang menyelamatkan nyawa.
Jadi saat pemerintah memutuskan menonaktifkan sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), itu bukan sekadar langkah teknokratis, melainkan taruhan moral.
Ia paham, di balik satu data nonaktif ada ibu yang tak bisa membawa anaknya ke Puskesmas, buruh harian yang takut jatuh sakit karena tak punya jaminan, dan lansia yang hidupnya bergantung pada kartu kecil yang kini mati.
Ia tak mau kebijakan ini jadi angka statistik dingin tanpa wajah dan empati. Bersama Komisi IX dan para pemangku kepentingan, ia mendorong lima langkah strategis untuk membalik krisis jadi momentum perbaikan.
Pertama, memastikan Continuity of Care, bahwa setiap pasien, semiskin apa pun, tetap berhak atas layanan kesehatan berkelanjutan, karena kesehatan adalah bagian dari kontrak sosial negara dan warganya.
Kedua, mereformasi kebijakan PBI dengan mengevaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sering bermasalah. Dari zaman Orde Baru sampai era digital, belum ada sistem data yang adil dan akurat.
Ketiga, membangun Mekanisme Reaktivasi Cepat, sistem informasi yang proaktif agar negara bisa mendeteksi warga yang kehilangan hak sebelum mereka sadar. Dalam negara beradab, tugasnya bukan hanya merespons krisis, tapi mencegahnya.
Keempat, mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga supaya penentuan penerima bantuan tak lagi bergantung pada data parsial. Validasi yang
komprehensif akan menghindari tumpang tindih, kebocoran, dan ketidakadilan yang terus-menerus menjadi luka dalam tubuh kebijakan sosial kita.
Langkah kelima adalah penguatan peran Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) di daerah. Di sinilah filosofi desentralisasi diuji, apakah daerah hanya pelaksana
teknis atau juga pemilik tanggung jawab moral terhadap rakyatnya.
Ia percaya, tanpa advokasi yang kuat dari lini terdepan pelayanan, sistem pusat akan terus kehilangan relevansi di lapangan.
Berkiblat Negara Maju
Sejarah sosial dunia menunjukkan bahwa negara-negara maju adalah yang paling berhasil melindungi kelompok termarginalkan, bukan yang punya gedung tertinggi atau ekonomi terbesar.
Ranny pun mempertaruhkan pilihannya pada martabat warga negara yang paling lemah. Sistem jaminan kesehatan bukan sekadar iuran dan subsidi, tapi cerminan bagaimana negara memandang warganya—apakah dianggap beban atau subjek yang layak diperjuangkan.
Di sinilah negara dan kemanusiaan bertemu pada satu titik: keadilan yang hidup, bukan sekadar tertulis. Ia menempatkan diri sebagai gema nurani kolektif yang tak rela melihat rakyat kecil terjatuh di celah kebijakan.
Saat negara lupa, tugasnya mengingatkan; saat sistem diam, tugasnya bersuara. Sejarah tidak mencatat siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang setia menjaga makna kemanusiaan.
“Dalam perjuangan ini, saya memilih berdiri di sisi rakyat, bukan karena politis, tapi karena hanya dengan membela yang lemah kita bisa disebut bangsa beradab,” katanya.
