Ia menilai kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan pemerataan pembangunan. Banyak program ekonomi gagal terlaksana karena lemahnya koordinasi antarlembaga.
Padahal, potensi daerah seperti UMKM, pariwisata, dan sumber daya alam sangat besar. Namun, kendala seperti infrastruktur, birokrasi, dan akses permodalan membuat potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Alokasi anggaran pusat harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat potensi lokal,” ujarnya.
Menurutnya, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga belum optimal. BPD seharusnya menjadi motor penggerak pertumbuhan lokal, bukan hanya sekadar bank konvensional. Jika dikelola dengan serius, BPD bisa menjadi penyedia permodalan yang kuat bagi pelaku usaha kecil.
Selain itu, sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil juga perlu diperkuat. Hekal percaya, kolaborasi ini dapat melahirkan inovasi yang tepat sasaran untuk pembangunan daerah.
“Kalau pusat dan daerah bisa saling menguatkan, pembangunan ekonomi akan jauh lebih merata dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya.
Reformasi fiskal
Menurut Hekal, adalah syarat mutlak untuk membawa Indonesia menuju fondasi ekonomi yang sehat. Tata kelola fiskal yang transparan, efisien, dan berorientasi jangka panjang tidak hanya mencakup angka dalam belanja APBN, tetapi juga menyangkut keberlanjutan generasi mendatang.
Ia melihat defisit anggaran dan utang publik sebagai tantangan serius, namun jika dikelola dengan bijak, tantangan itu bisa menjadi peluang. Utang produktif adalah utang yang menghasilkan aset, bukan sekadar menutup belanja rutin.
Fokus harus diarahkan pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan karena dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Masalah lain yang mendesak adalah rendahnya rasio pajak di Indonesia. Tanpa reformasi perpajakan, negara akan sulit membiayai pembangunan secara
mandiri.
Komisi XI DPR RI terus mendorong pemerintah memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memastikan beban pajak tidak menekan masyarakat kecil.
Reformasi fiskal harus berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi. Pengelolaan fiskal tidak boleh terjebak pada siklus politik jangka
pendek, melainkan diarahkan untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang.
DPR berperan penting menjaga akuntabilitas anggaran melalui fungsi pengawasan. “Fiskal yang sehat adalah pondasi utama agar bangsa ini tidak sekadar tumbuh, tetapi juga mampu berdiri kokoh menghadapi gejolak global,” tegasnya.
Stabilitas Ekonomi
Dalam menghadapi ketidakpastian global, menurut Hekal, stabilitas ekonomi adalah pilar utama yang harus dijaga. Stabilitas tidak hanya soal pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mencakup daya beli masyarakat, nilai tukar rupiah, dan keberlanjutan fiskal.
Gejolak eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas dan kebijakan moneter global, berdampak langsung pada kondisi domestik. Ketergantungan pada impor pangan dan energi menjadi titik rawan yang bisa mengganggu stabilitas, sehingga diperlukan kebijakan kemandirian ekonomi di sektor strategis.
Selain faktor eksternal, kepercayaan investor juga menjadi kunci. Hekal menegaskan bahwa DPR harus berperan aktif memastikan regulasi yang konsisten dan pro-investasi, serta mendorong kerja sama antara kebijakan fiskal dan moneter agar stabilitas keuangan tetap terjaga.
Stabilitas ekonomi, menurutnya, tidak boleh hanya dimaknai sebagai stabilitas makro. Jika harga kebutuhan pokok tetap tinggi, maka stabilitas itu hanya bersifat semu.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan harga pangan serta memperkuat distribusi menjadi hal yang mendesak.
“Kestabilan ekonomi itu bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi juga tentang rasa aman masyarakat dalam menghadapi harga dan lapangan kerja,” tegasnya.
Cegah Impor Ilegal
Sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hekal mendesak pemerintah untuk serius menangani maraknya produk impor ilegal yang dinilai mengancam industri, khususnya tekstil nasional. Pengawasan ketat di pintu masuk negara sangat penting untuk mencegah banjirnya barang ilegal, terutama produk tekstil.
“Bea Cukai adalah penjaga gawang dari produk ilegal ini. Mereka harus terus mengawasi di perbatasan dan postborder agar tidak ada lagi pabrik tekstil yang tumbang karena banjirnya barang dari luar,” tegasnya.
Komisi XI rutin mengadakan kunjungan lapangan untuk memantau kondisi industri sekaligus memastikan pelaku usaha mematuhi aturan dan menjaga standar kepatuhan yang ditetapkan.
Hekal menilai sinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kementerian teknis, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, sangat penting dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan ekspor-impor yang mendukung pelaku industri dalam negeri.
Ia menjelaskan bahwa kementerian teknis mengusulkan tarif dan aturan masuk, sementara pelaksanaan pengawasannya di lapangan, terutama di perbatasan, menjadi tugas Bea Cukai.
Tugas ini sangat penting untuk mendukung industri lokal. “Kami berharap dengan pengawasan yang lebih terintegrasi dan koordinasi yang kuat antar lembaga, industri dalam negeri dapat terlindungi dari serbuan produk ilegal,” ujarnya.
IKN Tetap Berjalan
Hekal menyambut baik pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12% pada kuartal II tahun 2025. Angka tersebut menjadi fondasi penting untuk mempercepat langkah menuju target ambisius sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, tren positif ini memerlukan konsistensi dalam kebijakan fiskal dan moneter, percepatan realisasi belanja pemerintah, serta penguatan sektor riil, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal kebijakan Presiden Prabowo yang pro-pertumbuhan dan berpihak pada rakyat agar program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada delapan program prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG),
pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
Mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Hekal menegaskan bahwa proyek tersebut tetap berjalan dan menerima pendanaan, meskipun saat ini bukan prioritas utama pemerintah.
Pemerintah memilih fokus terlebih dahulu pada delapan program prioritas tersebut. “Yang lain-lain bukan dimatikan, tetapi tetap didanai. Hanya saja, pemerintah sedang memprioritaskan delapan program itu dulu,” jelasnya.
Dengan Komunikasi Lugas Kawal Digitalisasi Keuangan
Bagi Mohamad Hekal, politik adalah sarana untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Sebagai wakil rakyat, setiap langkah diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional, menjaga stabilitas fiskal, dan melindungi kepentingan publik.
Hekal terus mendorong regulasi keuangan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk digitalisasi dan penguatan UMKM. Kebijakan anggaran harus berlandaskan prinsip keberlanjutan agar tidak membebani generasi mendatang.
Menjaga persatuan juga penting, dengan memanfaatkan perbedaan pandangan politik sebagai energi untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.
Sebagai kader Gerindra, Hekal mendukung program pemerintah yang sejalan dengan kepentingan rakyat tanpa mengurangi fungsi DPR sebagai pengawas yang kritis dan konstruktif.
“Politik harus dijalankan dengan niat baik agar hasilnya bukan hanya memenangkan kursi, tetapi juga kepercayaan rakyat,” ujarnya.
Dalam tugas sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hekal dikenal tegas sekaligus komunikatif. Keputusan yang diambil didasarkan pada data dan analisis, namun tetap membuka ruang dialog dengan berbagai pihak.
Persoalan bangsa tidak bisa diselesaikan hanya melalui politik, tetapi juga lewat inovasi teknologi, kontribusi dunia usaha, dan partisipasi aktif masyarakat.
Hekal juga berani mendorong terobosan seperti reformasi perpajakan berbasis digital dan penguatan instrumen keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia harus keluar dari zona nyaman untuk bersaing di tingkat global.
“Pemimpin yang baik bukan hanya mengelola hari ini, tetapi juga menyiapkan jalan agar generasi mendatang dapat melangkah lebih kokoh,” tegasnya.
Digitalisasi Keuangan
Hekal menilai literasi keuangan adalah fondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kesadaran masyarakat dalam mengelola uang, memahami produk keuangan, dan mengantisipasi risiko menjadi kunci agar ekonomi rumah tangga tetap kuat, terutama di masa ketidakpastian.
Ia menyatakan bahwa edukasi keuangan harus mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di desa atau bekerja di sektor informal, agar terhindar dari jeratan utang dan praktik pinjaman online ilegal.
Hekal mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk memperluas program inklusi keuangan berbasis komunitas, mulai dari sekolah, pesantren, hingga kelompok usaha kecil.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyesuaikan program literasi keuangan dengan potensi lokal agar kebijakan lebih efektif.
“Masyarakat harus memahami bahwa literasi keuangan bukan hanya soal menabung, tetapi juga menggunakan layanan keuangan secara bijak,” ujarnya.
Selain itu, Hekal melihat digitalisasi keuangan sebagai tonggak penting transformasi ekonomi. Kehadiran fintech, layanan perbankan digital, dan sistem pembayaran berbasis QRIS membuka peluang akses keuangan yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan risiko seperti pinjaman ilegal dan kejahatan siber.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi harus berorientasi pada inklusi, menjangkau UMKM, petani, dan nelayan, serta disertai peningkatan literasi teknologi agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan tersebut dengan aman dan adil.
Gaya Komunikasi
Hekal dikenal memiliki gaya komunikasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Setiap berbicara di ruang rapat atau forum terbuka, ia selalu menekankan pentingnya transparansi agar kebijakan keuangan dapat dimengerti publik.
Ia menghindari penggunaan istilah teknis yang rumit tanpa penjelasan. “Komunikasi politik harus menjembatani, bukan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat,” katanya.
Meskipun memiliki banyak agenda di Senayan, Hekal tetap menjaga kedekatan dengan masyarakat. Ia rutin mengunjungi daerah pemilihannya untuk mendengarkan aspirasi warga, terutama terkait masalah ekonomi dan kesejahteraan.
Bagi Hekal, kedekatan ini bukan hanya agenda formal, tetapi tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat.
Dalam kunjungan kerjanya, ia selalu mengadakan dialog interaktif, berusaha menampung keluhan petani, pelaku UMKM, hingga pekerja yang menghadapi tantangan ekonomi harian.
Masukan-masukan ini kemudian ia bawa ke rapat DPR sebagai dasar perjuangan kebijakan yang lebih berpihak.
Hekal juga aktif menggunakan media sosial, memanfaatkan platform digital untuk menyerap opini publik, menampung masukan masyarakat, dan menjaga kedekatan dengan konstituen meskipun tidak selalu bertatap muka langsung.
“Kedekatan dengan konstituen tidak hanya harus terjaga secara fisik, tetapi juga melalui ruang digital yang kini menjadi bagian kehidupan masyarakat modern,” tambahnya.
