Perpaduan latar belakang akademis sebagai teknokrat (Sarjana Teknik Elektro ITB) dan doktor ilmu ekonomi (Purdue University, AS) memberinya pandangan lintas disiplin yang diterjemahkan dalam pernyataanpernyataan kebijakan yang tegas dan optimis.
Salah satu pernyataannya yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 yang diperkirakan mencapai 5,6 – 5,7 persen.
Proyeksi ini berada di atas rata-rata pertumbuhan dalam tiga kuartal pertama dan dipandang sejumlah pengamat sebagai sinyal keyakinan pemerintah terhadap efektivitas kebijakan fiskal yang telah dijalankan sepanjang 2025.
Optimisme tersebut tidak lepas dari perhitungan atas sejumlah stimulus akhir tahun. Dijelaskan, pemerintah menyiapkan stimulus Nataru 2025/2026, antara lain diskon tarif angkutan umum senilai sekitar Rp180 miliar serta tambahan kuota subsidi LPG. Stimulus ini melengkapi paket kebijakan pada kuartal III dan IV yang sebelumnya telah mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga.
“Kombinasi kebijakan tersebut efektif meningkatkan konsumsi masyarakat di akhir tahun dan menopang target pertumbuhan di atas 5,5 persen,” katanya.
Pengendali Fiskal
Sebagai pengendali kebijakan fiskal, Purbaya menegaskan bahwa APBN diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah. Arah kebijakannya menekankan peningkatan kapasitas produksi, percepatan realisasi belanja modal, serta penciptaan ruanginvestasi baru.
Fiskal ekspansif harus menghasilkan peningkatan kapasitas produksi, bukan sekadar menjaga konsumsi, menandakan pergeseran fokus menuju sektorsektor yang memiliki efek pengganda lebih tinggi terhadap perekonomian.
Di balik desain kebijakan yang ekspansif, ia memastikan bahwa disiplin fiskal tetap dijaga. Dalam proyeksi fiskal 2026, ia menegaskankomitmen pemerintah untuk menahan defisit di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) guna menjaga kepercayaan investor dankredibilitas anggaran.
Kebijakan ini sejalan dengan strategi menjaga stabilitas makro di tengah ketidakpastian global, termasuk volatilitas harga komoditas, tekanan suku bunga global, dan fluktuasi nilai tukar.
Penerapan fiskal ekspansif yang tetap pruden ditunjukkan melalui langkah-langkah konkret, salah satunya mengalihkan dana pemerintah sebesar Rp 276 triliun yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia ke sistem perbankan Himbara (Himpunan Bank MilikNegara).
“Langkah ini bukan sekadar ekspansi likuiditas, tetapi penataan arus kas negara agar dana mengalir lebih cepat ke sektor riil melalui peningkatan kapasitas kredit perbankan,” katanya.
Target Penerimaan
Sikap blak-blakan Purbaya tidak hanya terlihat pada isu pertumbuhan, tetapi juga pada pengakuan tantangan fiskal domestik. Ia mengakui adanya tantangan besar dalam pencapaian target penerimaan negara.
Mengenai penerimaan pajak, ia secara terbuka menyampaikan fakta bahwa hingga Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak negara baru mencapai sekitar 66,66% dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun berjalan.
Menyikapi tantangan ini, ia berjanji akan mengedepankan penegakan hukum (law enforcement) yang tegas terhadap para wajib pajak besar. Ia mengumumkan rencana aksi pengejaran terhadap 200 penunggak pajak besar yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah, serta berkomitmen membongkar modus pengusaha yang mencoba menghindari kewajiban pajak.
Purbaya juga menuntut reformasi mendasar pada internal Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), setelah serangkaian kasus integritas mendapat sorotan publik.
Ia menekankan pentingnya perubahan mendasar dalam budaya kerja, integritas, dan peningkatan pelayanan, untuk mencapai standarglobal dan meningkatkan efisiensi perdagangan.
“Pegawai yang tidak mampu beradaptasi, menunjukkan integritas rendah, atau menolak reformasi, akan ditindak tegas,” katanya.
Utang Pemerintah
Sikap transparansi dan jaminan Purbaya juga diterapkan dalam merespons kekhawatiran publik mengenai utang pemerintah yang telah mencapai angka signifikan.
Purbaya secara terbuka menyampaikan data terbaru mengenai total utang negara. Ia mengakui bahwa total utang pemerintah mencapai angka sekitar Rp 9.138 triliun per Juni 2025.
Namun, Ia menekankan bahwa angka nominal yang besar tersebut tidak serta merta mencerminkan kondisi yang tidak aman. Ia menegaskan bahwa parameter keamanan utang yang paling relevan adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia memaparkan, rasio utang Indonesia berada di kisaran 39,86% dari PDB.
“Yang terpenting bukan nominalnya, tapi rasionya. Kita masih di bawah 40% dari PDB, jauh di bawah batas Undang-Undang kita yang 60% dan standar internasional,” katanya.
Menkeu menekankan komitmennya untuk mengelola utang secara lebih efisien dan bertanggung jawab di masa mendatang, dengan fokus pada penguatan penerimaan domestik dan efisiensi belanja agar kebutuhan pembiayaan dari utang dapat dikurangi. Seluruh utangyang diambil harus dipastikan penggunaannya efektif dan tidak mengalami kebocoran.
“Tidak boleh ada kebocoran, utang harus menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan,” katanya
Dana Mengendap
Perhatian Purbaya juga terfokus pada optimalisasi belanja pemerintah, terutama yang berkaitan dengan isu dana mengendap. Ia berulang kali menyoroti inefisiensi akibat dana besar milik pemerintah (pusat dan daerah) yang tidak segera dibelanjakan dan justru mengendap di perbankan.
Purbaya menyuarakan kekesalan atas situasi di mana pemerintah harus membayar biaya utang, sementara dananya tidak terpakai. Ia menilai praktik ini merugikan dan kontraproduktif terhadap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kesulitan global.
“Kan uangnya nganggur. Saya bayar bunga utang untuk uang yang tak dipakai, dan ekonomi yang lagi susah tidak kedorong,” katanya.
Purbaya memaksa percepatan belanja dan transparansi data, terutama dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerima Transfer ke Daerah (TKD). Sikap tegasnya ini sempat memicu polemik terbuka di media, salah satunya terkait dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Purbaya, berpegang pada data likuiditas Bank Indonesia (BI), menyebut ada dana mengendap sekitar Rp 4,1 triliun.
“Tidak peduli jika dianggap sebagai intervensi, karena fokusnya adalah memaksimalkan daya dorong fiskal. Yang penting uang ini bekerja untuk rakyat, bukan mengendap saja,” katanya.
Alumni Teknik Elektro Jadi Menteri Keuangan
Purbaya dikenal sebagai figur dengan latar belakang yang multidisiplin, mengawali kariernya bukan dari sektor ekonomi melainkan teknik.
Ia merupakan lulusan Teknik Elektro ITB dan memulai karier profesionalnya sebagai Insinyur Lapangan (Field Engineer) di perusahaan energi multinasional, Schlumberger Overseas SA, dari tahun 1989 hingga 1994.
Pengalaman operasional ini memberinya pemahaman praktis tentang manajemen risiko dan implementasi proyek di lapangan. Transisi Purbaya ke dunia ekonomi dan keuangan terjadi setelah ia merampungkan pendidikan Master dan Doktor (Ph.D.) di bidang Ekonomi dari Purdue University, AS.
Ia kemudian dikenal luas di kalangan pasar modal dan lembaga riset. Ia menjabat sebagai Chief Economist di Danareksa Research Institute selama 2005–2013.
Keterlibatannya dalam pasar modal semakin mendalam ketika ia dipercaya sebagai Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas antara 2006 hingga 2008. Posisi ini memberikannya pengalaman praktis dalam operasi pasar uang, pricing utang pemerintah, dan manajemen investasi.
Ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dari 2018 hingga 2020.
Pengalaman di bawah Kemenko Marves ini memberinya perspektif mendalam mengenai pembiayaan infrastruktur besar, pengelolaan sumber daya alam, dan isu transisi energi, yang seluruhnya memerlukan dukungan kebijakan fiskal yang terarah.
Gaya Koboi
Yang paling menarik perhatian publik dari Purbaya adalah gaya komunikasinya yang lugas, cepat, dan apa adanya (ceplas-ceplos). Purbaya seringkali menggunakan retorika yang terkesan menyederhanakan isu kompleks, yang di satu sisi dianggap tegas, namun di sisi lain sering memicu kontroversi.
Kontroversi paling awal muncul ketika menanggapi tuntutan demonstrasi yang menyuarakan isu-isu sensitif. Purbaya justru memberikan tanggapan yang tidak terduga, mengakui dan bahkan melabeli gaya komunikasinya sendiri. Ia secara terbuka menyebutgaya bicaranya tersebut sebagai “Gaya Koboi”.
Purbaya menjelaskan bahwa gaya komunikasi yang terkesan blak-blakan ini adalah bagian dari karakternya yang ia sadari sepenuhnya, meskipun ia mengakui bahwa hal itu dapat menimbulkan salah tafsir.
“Saya memang begini, gaya saya sudah begini dari dulu, gaya koboi. Saya bertanggung jawab penuh atas apa yang saya ucapkan,” katanya.
