Kenyataan itulah yang sekarang dirasakan. Kita tentu senang ketika pertumbuhan ekonomi dilaporkan bisa mencapai sedikit di atas 5 persen
sampai akhir tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan sedikit naik pada tahun 2026.
Menurut Menteri Keuangan Purbaya, angka tersebut bahkan bisa mencapai 5,6 persen atau 5,8 persen. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kenyataannya terasa berbeda: mencari pekerjaan sangat sulit, mal-mal sepi hingga muncul istilah “rojali” alias rombongan jarang beli.
Hotel, restoran, dan tempat wisata mengeluh karena akhir tahun yang biasanya menjadi “peak time” kini tak seramai dulu. Pengusaha properti dan otomotif pun mengalami hal serupa sepanjang 2025.
Bagaimana Menjelaskan Fenomena ini?
Para ekonom hanya melihat kondisi makro melalui perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dari seluruh sektor ekonomi.
Meski kinerja sektor manufaktur, pertambangan, dan perkebunan cukup besar, sebagian besar hasilnya diekspor, dan sektor-sektor tersebut semakin padat modal sehingga daya serap tenaga kerjanya kecil.
Akibatnya, hanya 40 persen tenaga kerja berada di sektor formal, sedangkan lebih dari 60 persen bekerja di sektor informal, termasuk menjadi pengemudi ojek online.
Saat kampanye, Presiden Prabowo pernah mengkritik kondisi ekonomi yang tak mampu menciptakan lapangan kerja, membuat anak muda “hanya” jadi sopir ojol—dan kini tanggung jawab itu ada di pundaknya.
Pemerintah kini menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Menteri Keuangan yang dikenal bergaya koboi pun memperkenalkan berbagai siasat baru,
termasuk menemukan dana tidur sekitar Rp300 triliun milik pemerintah daerah di bank yang sebelumnya tidak digunakan untuk pembangunan, dan kini digelontorkan ke sektor perbankan untuk disalurkan ke dunia usaha.
Semudah itukah?
Kalangan dunia usaha menyambut dengan skeptis.Masalahnya bukan terletak pada modal atau likuiditas perbankan, melainkan pada lesunya pasar akibat menurunnya daya beli. Fenomena ini diperkirakan masih akan mewarnai perekonomian kita di tahun 2026.
Anggaran daerah dipangkas besar-besaran karena pemerintah pusat pun kesulitan akibat penurunan pendapatan pajak. Penurunan daya beli masyarakat, selain karena efisiensi anggaran, juga dipicu oleh melemahnya kekuatan kelas menengah di Indonesia.
Data BPS mencatat kelas menengah turun 18,8 persen atau lebih dari 9 juta orang, padahal mereka adalah penopang utama produksi dan konsumsi dalam perekonomian.
Dunia usaha seperti Apindo pun lebih berhati-hati memprediksi pertumbuhan ekonomi 2026, hanya di kisaran 5,1–5,3 persen, sejalan dengan perkiraan lembaga internasional seperti ADB, Bank Dunia, dan IMF.
Sementara itu, pemerintah melalui prediksi BRIN berani menargetkan 5,6–5,8 persen. Persoalannya tetap pada efek trickle-down dan kemampuannya mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
Kebijakan ekonomi yang tepat adalah yang mampu menggerakkan sektor riil dan aktivitas ekonomi masyarakat, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli domestik secara keseluruhan,
sehingga secara struktural kita memiliki bantalan penyelamat ketika perekonomian global dilanda ketidakpastian.
***
