Harda berhasil memperoleh dukungan mayoritas partai besar seperti PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, Nasdem, dan PKS, ditambah dukungan dari PPP, PSI, Gelora, Partai Buruh, dan Partai Ummat.
Pasangan Harda–Danang akhirnya terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sleman periode 2025–2030, lalu dilantik serentak bersama kepala daerah lain oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Februari 2025.
Harda optimis selama lima tahun masa kepemimpinannya, Kabupaten Sleman akan mencapai visi Pembangunan Sleman 2025–2029, yaitu membangun masyarakat yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban.
Program Unggulan
Dalam Pilkada, pasangan Harda–Danang merancang enam program unggulan. Program pertama, Sleman Pintar, bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pendidikan dengan memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu hingga ke perguruan tinggi, dikenal dengan “Satu Rumah Satu Sarjana.”
Program kedua, Sleman Tuntas Sampah, menanggapi isu sampah yang sempat menjadi fenomena Jogja Darurat Sampah Badan Usaha Milik Desa dilibatkan
untuk mengelola sampah secara lebih efektif, sehingga lingkungan lebih bersih dan sehat.
Program ketiga adalah Reformasi Birokrasi, yang bertujuan menciptakan pemerintahan daerah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kewenangan diberikan kepada dinas agar pelayanan publik, terutama perizinan, menjadi lebih cepat dan efisien.
Program keempat, Pengembangan Pariwisata, bertujuan menjadikan Sleman sebagai destinasi wisata unggulan, dengan fokus pada pengembangan desa wisata, pelestarian kearifan lokal, dan melibatkan generasi muda dalam promosi pariwisata.
Program kelima, Revitalisasi Pasar Tradisional, dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional agar setara dengan pasar modern, melalui perbaikan infrastruktur, digitalisasi, dan layanan seperti QRIS untuk memudahkan transaksi.
Terakhir, Program Pemberdayaan Perempuan mendorong perempuan menjadi lebih mandiri secara ekonomi sekaligus menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Dengan program-program unggulan tersebut dan strategi politik yang matang, pasangan Harda-Danang berhasil memenangkan Pilkada Sleman.
Dana Padukuhan
Salah satu program Harda yang menarik perhatian adalah Dana Pembangunan Padukuhan sebesar Rp 50 juta per tahun.
Program ini memungkinkan setiap padukuhan menentukan sektor pembangunan yang perlu diperkuat, seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pariwisata, UMKM, atau sarana umum lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa ada 1.212 padukuhan yang menjadi target program ini. Saat ini, rencana tersebut sudah memasuki tahap pembahasan dengan anggota dewan, dan anggaran dijadwalkan akan direalisasikan pada 2026.
Desain pengelolaan program sedang disusun agar tidak terjadi intervensi berlebihan dari pemerintah kabupaten. Petunjuk yang diberikan bersifat umum, seperti untuk pembangunan jalan, sementara padukuhan bisa menentukan prioritasnya sendiri.
Harda juga menegaskan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman telah diminta mengoptimalkan pendapatan asli daerah, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kantor pajak. Dengan cara ini, meskipun ada pemotongan transfer, anggaran tetap tersedia.
“Kalau untuk laporan penggunaan dana padukuhan, baru kami persiapkan. Agar tidak ada masalah,” tambahnya.
Menerima Aspirasi
Kantor Bupati Sleman selalu terbuka untuk semua orang, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik yang dekat dan langsung dengan masyarakat.
Contohnya, pada Rabu, 10 September 2025, ketika matahari baru saja terbenam, lobi kantor Bupati Sleman mulai ramai. Jumlah pengunjung bukannya berkurang, malah terus bertambah sepanjang malam.
Setelah seharian mengikuti rapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Harda tiba di kantor usai Magrib untuk menemui tamu dari berbagai kalangan.
Mulai dari jajaran pemerintah kabupaten, perwakilan asosiasi, guru, dokter, kelompok pengajian, hingga warga biasa, semua diterima dengan ramah. Dengan gaya santai, ia berbincang sambil mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
“Sudah WA atau telepon saja kalau mau audiensi. Kalau pakai surat malah lama,” ujarnya.
Harda biasanya menerima tamu di kantor Bupati sebelum pulang ke rumah pribadinya di kawasan Godean. Ia tidak menempati rumah dinas bupati dan sedang menyiapkan Peraturan Bupati agar rumah negara tersebut bisa dimanfaatkan warga, seperti untuk acara pernikahan.
“Saya bekerja untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat secara lahir dan batin, fisik maupun pikiran. Semua harus diperhatikan,” ujarnya.
Meningkatkan PAD
Harda mengadakan acara unik pada akhir Juli 2025 dengan mengundang kepala dinas dan pimpinan organisasi perangkat daerah untuk pengarahan. Yang menarik, setiap kepala dinas harus didampingi oleh suami atau istri, sebuah langkah pertama di Pemkab Sleman.
Harda menjelaskan bahwa acara ini bertujuan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menanganiaku tidak pantas di kantor yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga ASN.
Kesolidan ASN sangat penting untuk menghadapi berbagai tugas dan tantangan, terutama dengan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak besar di Sleman.
Daerah ini perlu menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), dengan target Rp 1,7 triliun pada 2025, naik Rp 200 miliar dari sebelumnya. ASN diminta bekerja dengan ilmu dan semangat sambil memaksimalkan penerimaan dari berbagai sumber.
Pengalaman panjang Harda di BKAD dan perannya sebagai Sekda menjadi modal penting dalam menata jajaran Pemkab. Kini sebagai Bupati, tanggung jawabnya lebih luas karena semua keputusan kembali kepadanya.
Pekerjaan dilakukan untuk kesejahteraan warga, sering sampai larut malam. Saat ditanya rahasia stamina, Harda menyebut semangat ikhlas sebagai “jamunya.”
Berbagai Tantangan
Enam bulan setelah menjabat, Harda menegaskan bahwa prioritas utama programnya adalah pembangunan infrastruktur, terutama jalan. Menurutnya, jalan yang mulus dan terkoneksi menjadi modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang sukses.
Namun, tantangan tetap ada, seperti polemik penggunaan Stadion Maguwoharjo sebagai markas PSIM Yogyakarta yang sempat memicu ketegangan dengan Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X.
Tantangan lain muncul dalam program Makan Bergizi Gratis, yang melibatkan ratusan siswa. Harda telah meminta maaf dan mendesak agar penyedia makanan dikenai sanksi.
Pada April 2025, dua bulan setelah dilantik, Harda diperiksa Kejaksaan Negeri Sleman sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan dana hibah pariwisata senilai Rp 49,7 miliar, yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 10 miliar.
Saat itu, ia menjabat sebagai Sekda sekaligus Ketua Tim Penyaluran Hibah Pariwisata, di mana lebih dari 300 saksi telah diperiksa. Harda menjelaskan bahwa hibah untuk pelaku wisata terdampak Covid-19 sudah diberikan sesuai aturan dan tidak bermasalah di tingkat pemerintah daerah.
“Permasalahan ada di pelaksanaannya, di penerima hibah yang diduga tidak sesuai dengan tujuan,” jelasnya.
